Mau dibawa ke Mana Kabupaten Pangandaran ?

Sebenarnya pertanyaan itu gak usah disampaikan kalo saja seandainya konsep awal pemekaran udah jelas. Kita gak usahlah flash back kenapa dimekarkan, toh sekarang sudah kejadian dimekarkan dari Kabupaten Ciamis. Yang jadi persoalan adalah mau diapakan setelah pemekaran wilayah ? .... Karena harga yang harus dibayar untuk pemekaran tidak murah.


Hal pertama yang nampak adalah masalah alokasi anggaran, penempatan pegawai (PNS) di Kabupaten Pangandaran dan infrastruktur dasar. Katakan alokasi anggaran dan infrastruktur dasar bukan masalah karena (apabila ceteris paribus) itu adalah given dari kabupaten induk. Ketersediaan infrastruktur tergantung dari ketersediaan anggaran untuk pembangunan atau operasional pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.

Yang nampaknya krusial adalah pengisian formasi pegawai. Karena nampaknya tidak  mudah menempatkan orang di tempat yang baru yang masih belum tersedia fasilitas yang memadai. Saya yakin apabila saya berada di Kabupaten Ciamis dan saya memiliki keahlian yang cukup dan pendidikan yang memadai, saya tidak akan mau pindah ke Kabupaten Pangandaran apabila tidak "diberikan" sesuatu yang menjanjikan untuk jenjang karir. Jadi artinya kemungkinan besar Kabupaten Pangandaran tidak akan mendapat pegawai yang qualified (dengan asumsi saya).

Saya yakin apabila Pemerintah Kabupaten Pangandaran (dalam hal ini Penjabat Bupati) memang "berniat" menuju ke arah yang baik, sudah sepatutnya menempatkan pegawai menurut kebutuhan bukan karena "menyingkirkan" (pesaing di kabupaten induk) atau "menempatkan" kolega. Tidak juga serta merta terburu-buru menerima CPNS, apalagi menerima pegawai kontrak (kalo masih boleh) atau menerima tenaga sukwan. Karena berdasarkan pengalaman, 3 hal itu kadang dipenuhi dengan berbagai kepentingan (kalo gak mau dibilang KKN). Jadi yang paling ideal adalah menerima pegawai pindahan tetapi dengan kualifikasi tertentu dan diharuskan mengikuti tes kelayakan oleh lembaga yang dipercaya.

Nah apabila pegawai sudah ideal, tinggal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan selanjutnya. Karena apabila masih mempekerjakan pegawai "kolot" ujung-ujungnya akan gak jauh beda hasilnya, akhirnya akan parah juga alias Kabupaten Pangandaran gak akan maju-maju.

Arah selanjutnya gampang, tinggal memadukan kualifikasi pegawai, ketersediaan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Apa aja yang diutamakan ? Saya rasa perlu kuliah Studi Pembangunan dulu kalo mau detail hehehe ..... Gak ada yang gratis kan ? hehehe .....

Sengaja saya menulis ekstrim untuk memicu diskusi ya ....