PNS Kabupaten Pangandaran Masih Perlu Pembinaan

Sebagai daerah otonom yang baru lahir, Kabupaten Pangandaran tentunya memerlukan banyak pegawai baru. Pegawai ini bisa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) limpahan dari Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk atau menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun demikian berdasarkan berita yang dirilis Pikiran Rakyat, PNS Kabupaten Pangandaran masih memerlukan pembinaan.

Masih minimnya kuantitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Pangandaran diakui oleh Penjabat Bupati Pangandaran Daud Achmad. Itu ia katakan setelah menerima sejumlah laporan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Islamic Center, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin (11/5/2015).

Menurut Daud, perlu ada peningkatan mutu dan kualitas PNS melalui pembinaan teknis. Ini dilakukan mengingat rekrutmen untuk menjaring PNS baru atau merekrut tenaga kontrak melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum bisa dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, karena dari segi kuantitas pun masih minim, cara yang mungkin dilakukan segera adalah peningkatan kualitas SDM yang ada saat ini.

"Strateginya diperbanyak pembinaan teknis. Tetep lah kenyataan kuantitas sedikit ya kualitas tingkatkan," kata Daud usai rakor.

Daud menuturkan bintek ini sangat penting dilakukan terutama untuk bagian pengelolaan keuangan. Soalnya, jika para PNS tidak mengerti tugas pokok dan fungsi dari jabatan mereka rentan terjadi kesalahan dan mempengaruhi terciptanya pelayanan dan pemerintahan yang bersih. Pembinaan pun hendaknya dilakukan merata di setiap lapisan sehingga semua bagian bisa mendapat kualitas yang seimbang.

"Kalau misalnya di Kesbangpopl ada enam orang, ya semuanya saja dibintek. Kalau cuma satu (yang dibintek) kurang. Dengan semua dibintek, akan lebih banyak yang bisa. Mereka harus mengerti pekerjaan mereka," ucapnya.

Adapun mengenai rotasi, pihaknya menilai rotasi belum tentu efektif tanpa melakukan pembinaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Daud akan melihat dulu hasil evaluasi para PNS pasca dibintek nanti. Saat ini berdasarkan informasi yang ia terima beberapa SKPD sudah melakukan bintek.

"Nanti dilihat bagaimana detailnya setelah berjalan. Tahapan perbaikan sudah kalau nanti ternyata si A cocoknya di bagian apa ya mungkin saja ada rotasi," ucapnya.

Selain melakukan bintek, dirinya pun akan secara berkala melakukan pengecekan ke dinas masing-masing untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan PNS di lingkungan Pemkab Pangandaran. "Saya mesti banyak ngecek ke dinas. Karena tekanannya akan berbeda kalau bupati yang cek langsung," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Hendar Suhendar menuturkan saat ini anggaran di APBD untuk peningkatan mutu pegawai mencapai Rp 3 milyar. Angka ini dinilai cukup untuk melakukan berbagai bintek. Namun, jika semakin banyak SKPD yang melakukan bintek, penambahan anggaran di APBD perubahan kemungkinan bisa dilakukan.

"Ya sekitar Rp 4 milyar sampai Rp 5 milyar mah mungkin dibutuhkan untuk bintek," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan menuturkan kekurangan personel dan masih lemahnya SDM memang masih menjadi persoalan di Pangandaran. Dengan anggaran hampir Rp 1,2 trilyun, pihaknya khawatir penggunaan anggaran sulit dipertanggungjawabkan jika SDM yang ada belum benar-benar mampu menggunakan anggaran sesuai dengan perundang-undangan.

"Di satu sisi kami senang anggaran banyak, tapi kalau penggunaannya tidak sesuai karena ketidaktahuan kan jadi masalah nanti," kata Iwan.

Oleh karena itu, PJ Bupati yang baru hendaknya melakukan pembinaan ke dalam OPD ketimbang pembinaan ke luar OPD. Apalagi jika PJ Bupati yang baru sudah mengetahui kelemahan birokrasi di kabupaten termuda di Jawa Barat tersebut. "Kami hanya memberi masukan, tapi pelaksanaan teknisnya kan di eksekutif," ucapnya.